Kejagung Tegaskan Riza Chalid Tetap Diproses Meski Masih Buron
GueBerita.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan komitmennya untuk terus mengusut tuntas perkara dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero) yang menyeret pengusaha Muhammad Riza Chalid. Meski tersangka saat ini diketahui berada di luar negeri, otoritas hukum Indonesia memastikan proses pidana tetap berjalan melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, dalam keterangannya pada Minggu (22/11/2026), menyatakan bahwa penyidik dan penuntut umum tidak tinggal diam. Upaya untuk menghadirkan tersangka secara fisik ke ruang persidangan terus dioptimalkan, termasuk mempertimbangkan opsi persidangan secara in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa.
In absentia merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pengadilan tetap berlangsung meski terdakwa tidak hadir. Anang menjelaskan bahwa langkah ini memerlukan prosedur formal yang ketat. Beberapa tahapan administratif yang harus dipenuhi meliputi pengumuman keberadaan tersangka, penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO), hingga pengajuan red notice kepada Interpol untuk memfasilitasi pelacakan internasional.
Selain upaya pemanggilan, Kejagung juga fokus pada pelacakan aset milik para tersangka. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tata kelola minyak mentah tersebut. Selain Riza Chalid, Kejagung juga tengah memproses perkara lain yang berkaitan dengan pihak-pihak terkait dalam kasus yang sama, di mana sebagian di antaranya telah memasuki tahap upaya hukum pasca-persidangan.
Terkait spekulasi mengenai potensi tuntutan hukuman mati bagi Riza Chalid, Anang tidak menampik kemungkinan tersebut. Ia menyebutkan bahwa regulasi di Indonesia memang menyediakan ruang untuk tuntutan maksimal tersebut, namun implementasinya tetap berpegang pada koridor hukum yang berlaku.
Pihak Kejagung menekankan bahwa tuntutan hukuman mati tidak dapat diajukan secara sembarangan. Keputusan akhir mengenai beratnya tuntutan akan sangat bergantung pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta kesesuaian kondisi di lapangan dengan persyaratan yang digariskan oleh undang-undang.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, telah mengisyaratkan bahwa opsi tuntutan berat sedang dikaji secara mendalam oleh tim jaksa penuntut umum. Pertimbangan utama dalam pengkajian ini adalah besarnya dampak kerugian dan kerusakan tata kelola yang ditimbulkan oleh praktik korupsi dalam sektor strategis minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.
Hingga saat ini, Kejagung terus memantau perkembangan kasus ini dengan mengintegrasikan keterangan dari para saksi dan pelaku lain yang telah lebih dulu menjalani proses hukum. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Kejaksaan Agung untuk memastikan bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi berskala besar tetap berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, meskipun menghadapi tantangan tersangka yang melarikan diri ke luar negeri.









