Tanggapan Ketua DPD Soal Wacana 3 Wapres: Kritik Tajam dan Dampaknya
GueBerita.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, memberikan klarifikasi tegas terkait wacana penambahan jumlah wakil presiden menjadi tiga orang yang sempat memicu diskursus publik. Dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu (22/11/2026), Sultan menegaskan bahwa usulan tersebut bukanlah agenda politik yang ditujukan untuk kepentingan jangka pendek.
Sultan menekankan bahwa gagasan tersebut merupakan pemikiran reflektif yang sudah ia gagas sejak tahun 2019. Menurutnya, konsep ini lahir dari pengamatan terhadap tantangan geografis dan demografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dengan kompleksitas suku dan budaya yang tinggi.
Bukan Untuk Kepentingan Politik Sesaat
Dalam pernyataannya, Sultan membantah dengan tegas anggapan bahwa wacana ini berkaitan dengan manuver politik atau sekadar mencari sensasi. Ia mengingatkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini telah diatur secara baku dalam konstitusi.
Ia menambahkan bahwa dirinya membuka ruang bagi para akademisi, pakar tata negara, hingga masyarakat umum untuk menguji, mengkritisi, bahkan mendebat ide tersebut. Baginya, diskusi terbuka adalah bagian dari pendewasaan demokrasi di Indonesia.
Latar Belakang Gagasan
Ide penambahan jumlah wakil presiden ini didasari oleh keinginan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan nasional. Sultan berpendapat bahwa adanya beberapa wakil presiden dapat membantu menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara lebih optimal.
Dalam rancangan pemikiran tersebut, Sultan sempat mengusulkan agar para wakil presiden dapat ditempatkan di wilayah strategis seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tujuannya adalah untuk mengawal program pemerintah pusat serta melakukan pengawasan kinerja kepala daerah secara lebih dekat di lapangan.
Respons Publik dan Kritik
Sultan menyadari bahwa wacananya menuai beragam reaksi, termasuk kritik dari sejumlah pihak. Salah satu kritik datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Deddy menyoroti aspek konstitusional, merujuk pada Pasal 4 UUD 1945 yang menetapkan bahwa Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai potensi krisis kepemimpinan atau persaingan internal apabila terdapat tiga wakil presiden saat terjadi kondisi di mana Presiden berhalangan tetap. Menanggapi hal tersebut, Sultan menyatakan sikap terbuka.
Sebagai pimpinan lembaga negara, Sultan menyatakan bahwa ia memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi masa depan republik. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perdebatan mengenai jumlah wakil presiden hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni Indonesia yang lebih kuat dan terintegrasi.









