Upaya Pemkot Mojokerto Tingkatkan Inklusi Kerja Penyandang Disabilitas
GueBerita.com – Pemerintah Kota Mojokerto mengambil langkah konkret dalam memperkuat inklusivitas di sektor ketenagakerjaan dengan memfasilitasi pelatihan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas. Inisiatif strategis ini didanai melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2026, yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja berkebutuhan khusus di pasar industri.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, melakukan peninjauan langsung terhadap jalannya pelatihan tahap ketiga yang diselenggarakan di Gedung UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Mojokerto, Jalan Raya Jabon, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, pada Selasa (17/11/2026). Kehadiran orang nomor satu di Mojokerto tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam memastikan efektivitas program pemberdayaan masyarakat.
Dalam program kali ini, fokus pelatihan diarahkan pada bidang tata boga yang diikuti oleh 16 peserta dengan latar belakang kondisi fisik yang beragam. Komposisi peserta tersebut terdiri dari:
- Enam orang penyandang disabilitas daksa.
- Sembilan orang penyandang disabilitas rungu wicara.
- Satu orang penyandang autisme.
Pelatihan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 24 hari kerja, dimulai sejak 28 Oktober hingga 24 November 2026. Sebagai bentuk validasi atas keterampilan yang telah dipelajari, para peserta akan menjalani rangkaian uji kompetensi pada tanggal 25 November 2026. Uji kompetensi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan standar kualitas lulusan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.
Lebih lanjut, program ini dirancang sebagai jembatan strategis antara penyandang disabilitas sebagai pencari kerja dengan pihak perusahaan. Pemerintah Kota Mojokerto berupaya membangun basis data yang komprehensif terkait profil lulusan pelatihan agar dapat diakses oleh sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
“Basis data peserta yang telah mengikuti pelatihan di BLK Provinsi Jawa Timur ini dapat diakses oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, perusahaan memiliki informasi mengenai calon tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan,” ujar Wali Kota Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita.
Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu meminimalisir hambatan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya sertifikasi kompetensi, perusahaan dapat lebih mudah memetakan potensi calon pekerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di lapangan.
Ning Ita menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif tidak boleh hanya sebatas narasi dalam dokumen perencanaan semata. Pembangunan yang berpihak pada kesetaraan harus diwujudkan melalui aksi nyata dan implementasi program yang menyentuh langsung kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Mojokerto berharap dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan terbuka. Program ini menjadi salah satu bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat DBHCHT untuk kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kota Mojokerto.












