GueBerita

Portal Berita Terkini, Viral & Informasi Hari Ini

Dampak Putusan MA soal Suket Gibran, Denny Indrayana: Waspadai Risiko

Avatar photo

GueBerita.com – Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait proses pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan surat keterangan (suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menekankan perlunya kewaspadaan publik terhadap potensi intervensi dalam amar putusan tersebut.

Kekhawatiran Denny berpusat pada keterlambatan publikasi salinan lengkap putusan oleh pihak MA. Meskipun amar putusan telah diunggah melalui situs resmi lembaga tersebut pada Jumat (30/10/2026), hingga Jumat (6/11/2026), dokumen utuh yang memuat pertimbangan hukum majelis hakim belum dapat diakses oleh masyarakat luas.

Dalam keterangan video yang dirilis pada Sabtu (7/11/2026), Denny menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga integritas lembaga peradilan. Ia mendesak agar MA segera merilis salinan lengkap putusan guna menghindari munculnya spekulasi, kecurigaan, serta syak wasangka yang tidak perlu di tengah masyarakat.

“Ini harus diantisipasi, harus hati-hati. Jangan sampai putusannya sekarang mengalami intervensi,” ujar Denny dalam pernyataannya.

Sementara itu, dinamika di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait wacana pengajuan hak angket mengenai persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan perkembangan signifikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan tanggapan mendalam karena DPR saat ini masih dalam masa reses hingga 8 November 2026.

Dasco menjelaskan bahwa selama masa reses, kegiatan anggota dewan difokuskan pada penyerapan aspirasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR. Akibatnya, koordinasi antar-alat kelengkapan dewan (AKD) belum berjalan secara penuh untuk menyikapi isu tersebut.

“Kami belum bisa berkomentar lebih jauh dan kita akan tunggu nanti setelah kita memasuki masa sidang,” jelas Dasco. Ia menambahkan bahwa DPR saat ini juga belum memegang salinan lengkap putusan MA yang menjadi dasar perdebatan publik terkait isu ijazah tersebut.

Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai wacana pemakzulan yang sempat mencuat pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan wakil presiden. Dalam pernyataannya di Solo pada Kamis (8/10/2026), Jokowi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap koridor hukum.

Ia menyatakan rasa hormatnya terhadap seluruh putusan MK, termasuk pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Hingga saat ini, publik masih menanti transparansi penuh dari lembaga peradilan terkait dokumen-dokumen hukum yang menyangkut kedudukan hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Avatar photo